Ajukan Utang, Pemprov Jateng Ajukan Raperda Obligasi Daerah

Kompas.com - 30/04/2019, 08:33 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang.

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang obligasi daerah untuk dijadikan dasar rencana penerbitan utang kepada masyarakat.

Pemprov Jateng sejak beberapa tahun terakhir berkeinginan mencari pendanaan alternatif dengan penerbitan obligasi daerah. Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan.

"Nanti yang beli (obligasi daerah) dari PNS dan masyarakat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela media gathering di Tlogo Resort, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (29/4/2019) malam.

Baca juga: OJK: Penerbitan Obligasi Daerah di Jateng Masuk Tahap Finalisasi

Dijelaskan Ganjar, Jateng memang digadang-gadang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan surat utang tersebut.

Untuk bisa sampai menerbitkan utang, pemerintah harus mendapat izin dari dewan. Selain itu, penerbitan obligasi daerah (obda) juga harus didahului dengan adanya Perda tentang Obligasi Daerah dan Perda tentang Dana Cadangan.

Namun demikian, untuk menuju proses ini cukup rumit. Pemprov Jateng menargetkan, awal 2019 penerbitan obligasi bisa dilakukan. Namun hingga kini statusnya masih belum jelas.

"Kita lagi menyiapkan izin prinsip, baru masuk perda. Saat ini pemprov sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk menjadi agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk harapannya bisa langsung diproses," kata Ganjar.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2019 bisa selesai. Kalau teman-teman (DPRD) komitmen politiknya sama, ini bisa jadi agenda prioritas, karena ini tidak bisa mundur," tambahnya.

Pemprov Jateng bersama intansi terkait juga telah membicarakan secara khusus persoalan obligasi daerah dalam focus group discussion. Kalangan DPRD Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kemendagri hingga Kementerian Keuangan hadir memberi masukan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan, rencana penerbitan obda di Jateng harus mendapat persetujuan DPRD. Pemprov Jateng juga harus menentukan proyek mana yang akan dibiayai melalui skema obligasi.

Untuk menerbitkan obligasi, diperlukan tim bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bersama pemda dan OJK.

Baca juga: Maja di Lebak Masuk Calon Ibu Kota Negara, Ini Penjelasan Wagub Banten

Di Jawa Tengah, tim bersama telah instens membahas hal teknis soal obda, mulai dari potensi pembiayaan, hingga kemampuan membayar utang, baik bunga maupun pokoknya.

Setelah itu, harus ada tim teknis atau unit pelaksana di pemerintah daerah yang mengurus obligasi daerah.

"Kita juga bicara ke Menpan, bahwa harus ada unit baru untuk mengelola utang pada publik. Di pemda, belum ada utang ke swasta, tentunya harus ada unit yang kelola utang," ujar Hoesen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kadisperindag Jember Jadi Tersangka Korupsi Pasar Manggisan

Mantan Kadisperindag Jember Jadi Tersangka Korupsi Pasar Manggisan

Regional
Ganjar Ingin Eks Keraton Agung Sejagat Jadi Desa Wisata

Ganjar Ingin Eks Keraton Agung Sejagat Jadi Desa Wisata

Regional
Masih Ada Sistem Noken di Pilkada 2020, Ini Antisipasi Bawaslu Papua

Masih Ada Sistem Noken di Pilkada 2020, Ini Antisipasi Bawaslu Papua

Regional
Dua Siswi Korban Pencabulan Guru Olahraga di Bali Alami Trauma

Dua Siswi Korban Pencabulan Guru Olahraga di Bali Alami Trauma

Regional
Cegah Diskriminasi dan Intoleransi, Ganjar Minta Sekolah Awasi Ekstrakurikuler

Cegah Diskriminasi dan Intoleransi, Ganjar Minta Sekolah Awasi Ekstrakurikuler

Regional
Setor 150 Juta ke MeMiles, Adjie Notonegoro: Kalau Enggak Kembali Diikhlaskan Saja

Setor 150 Juta ke MeMiles, Adjie Notonegoro: Kalau Enggak Kembali Diikhlaskan Saja

Regional
Polisi Sebut Hasil Otopsi Mantan Istri Sule Akan Keluar Satu atau Dua Hari ke Depan

Polisi Sebut Hasil Otopsi Mantan Istri Sule Akan Keluar Satu atau Dua Hari ke Depan

Regional
Demam, 2 Turis China yang Berkunjung ke Bintan Langsung Dilarikan ke RS

Demam, 2 Turis China yang Berkunjung ke Bintan Langsung Dilarikan ke RS

Regional
Suami Kerja, Istri Selingkuh di Sebuah Penginapan

Suami Kerja, Istri Selingkuh di Sebuah Penginapan

Regional
Viral Sumber Air Tercemar Limbah Babi, PDAM Kabupaten Semarang: Kami Jamin Aman

Viral Sumber Air Tercemar Limbah Babi, PDAM Kabupaten Semarang: Kami Jamin Aman

Regional
Dinkes Jatim Mulai Antisipasi Virus Corona di Bandara dan Pelabuhan

Dinkes Jatim Mulai Antisipasi Virus Corona di Bandara dan Pelabuhan

Regional
Kronologi Pasutri Dibacok Tetangga gara-gara Kentut

Kronologi Pasutri Dibacok Tetangga gara-gara Kentut

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus di Subang Bertambah Jadi 9 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus di Subang Bertambah Jadi 9 Orang

Regional
Guru Olahraga yang Cabuli Dua Siswi SD di Bali Terancam 20 Tahun Penjara

Guru Olahraga yang Cabuli Dua Siswi SD di Bali Terancam 20 Tahun Penjara

Regional
Sidang Pembunuhan Satu Keluarga di Banyumas, Saksi Mengira Temukan Tengkorak Kucing

Sidang Pembunuhan Satu Keluarga di Banyumas, Saksi Mengira Temukan Tengkorak Kucing

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X