Ganjar Ingin Jajaran PU Tolak Suap dan Gratifikasi

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin jajaran yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga menolak semua praktik suap dan gratifikasi dalam menjalankan tugas-tugas keseharian.

Ganjar menekankan, integritas harus terus ditekankan, karena lembaga itu dulunya identik dengan sogokan.

Hal itu disampaikan pria 50 tahun ini setelah menyaksikan penandatanganan kontrak paket pekerjaan oleh Pemprov Jateng dengan para penyedia jasa di kantor ruang kerjanya, Selasa (30/4/2019).

“Ini cita-cita lama, image lama itu kalau bekerja di Bina Marga atau PU identik dengan suap, sogok-sogokan. Maka, saya ingin semua membangun integritas dan bersih,” kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar Ingin Borobudur Marathon Jadi Event Lari Terbaik di Indonesia

Politisi berambut putih ini menekankan dua hal untuk membangun integritas. Pertama, kejujuran dalam bekerja dan kedua integritas dalam profesi.

Jajarannya di Bina Marga diminta mengedepankan integritas dalam bekerja. Penyedia jasa juga diminta tidak memberi uang sogokan kepada jajarannya yang bertugas.

Ganjar yakin, dengan modal integritas, maka paket pekerjaan yang dikerjakan penyedia jasa dapat terjaga kualitasnya.

“Semen tidak dikurangi, ukurannya benar dan sebagainya, endingnya jalanya menjadi awet. Pemerintah menganggarkan, sistem baik, penyedia jasa datang dan mereka harus mendukung program kita agar terlaksana,” tandasnya.

Baca juga: Cerita Zakiyah yang Menangis Mendapat Santunan dari Gubernur Ganjar

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, Hanung Triyono mengatakan, ada 230 paket pekerjaan di Jawa Tengah tahun ini yang dilakukan penandatanganan.

Namun, secara simbolis, hanya 3 paket pekerjaan yang dilakukan penandatanganan.

Tiga paket pekerjaan yaitu, peningkatan jalan Kutoarjo-Bruno batas Kabupaten Wonosobo dengan nilai kontrak Rp 4,6 miliar; paket peningkatan jalan Kuwu-Galeh batas Kabupaten Sragen dengan nilai kontrak Rp 5 miliar; dan paket jasa konsultasi pengawasan jalan dan jembatan BPJ Wilayah Cilacap dengan nilai kontrak Rp 830 juta.