Posko Pemenangan Bowo Sidik Pangarso di Kudus Lengang, APK Dibersihkan

KUDUS, KOMPAS.com - Posko pemenangan caleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso di Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah lengang pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai catatan, anggota Komisi VI DPR RI itu kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara.

Berdasarkan pantauan pada Jumat (29/3/2019), bangunan bertingkat yang berlokasi di pinggir jalan itu nampak sepi.

Baca juga: Status Tersangka Tak Pengaruhi Pencalegan Bowo Sidik Pangarso

Baliho berukuran besar, poster serta stiker bergambar Bowo Sidik Pangarso yang sempat terpajang sudah tak terlihat lagi di halaman yang luas itu.

Kini, yang nampak hanya sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang rusak, berserakan begitu saja di tumpukan sampah halaman belakang.

Aktivitas keluar masuk mobil kader atau pendukung politisi Partai Golkar itu juga sudah tak ada lagi di kawasan Posko Pemenangan Bowo Sidik Pangarso berlantai 3 itu.

"Dulu ramai sekarang sepi sejak orangnya ditangkap KPK. Saya tahunya semalam saat nonton TV. Saya juga belum kenal Pak Bowo, hanya melihat orangnya di baliho," kata seorang pekerja bangunan yang bekerja di Posko Pemenangan Bowo Sidik Pangarso di Kudus, Munawar.

Sementara itu kuli bangunan lain, rekan kerja Munawar yakni Jamilin mengaku jika mereka berdua ditugasi oleh seseorang untuk membersihkan APK bergambar Bowo Sidik Pangarso.

"Kami dimintai tolong oleh seseorang untuk mencabuti dan membersihkan APK Pak Bowo yang terpajang di Posko. Tidak dibayar kok. Saya tak tahu kenapa," ujarnya.

Terpisah, anggota DPRD DPRD Kudus dari Fraksi Golkar, Mawahib, enggan menanggapi kasus yang menjerat Bowo Sidik Pangarso.

"No komen mas," ujarnya.

Untuk diketahui, Bowo Sidik Pangarso tercatat sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, badan usaha milik negara dan standarisasi nasional.

Bowo, sapaannya, juga menempati posisi di Badan Anggaran DPR dan Badan Musyarawah.

Bowo terkena OTT KPK lewat operasi senyap yang digelar Rabu (27/3/2019) hingga Kamis (28/3/2019).

Dari hasil gelar perkara, KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka penerima suap dari Manajer Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia.

KPK menyangka Bowo menerima duit ratusan juta rupiah dari perusahaan kapal itu. KPK menyangka Bowo menerima USD 2 dari tiap metrik ton pupuk yang diangkut kapal milik PT Humpuss.

Suap diduga diberikan agar Bowo membantu memuluskan PT Humpuss Transportasi Kimia memeroleh proyek pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia (Persero).